JAKARTA – Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila menyelenggarakan Kuliah Umum bertajuk “Transformasi Layanan Peralihan Hak Integrasi Perintis 10 Hari dan Pengukuran Terjadwal” pada Selasa, 13 Oktober 2026, pukul 18.30–21.30 WIB secara daring melalui Zoom.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber kompeten, yaitu Budi Jaya, S.T., M.T., QRMP (Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok), Dr. Asril, S.H., M.H. (Ketua Dewan Pakar Pengwil Jabar IPPAT) dan Dr. Aris Yulia, S.H., M.Kn. (Dosen dan Notaris/PPAT) Ketiganya memberikan pemaparan dan perspektif mengenai transformasi pelayanan pertanahan, khususnya dalam pengembangan sistem layanan peralihan hak yang terintegrasi serta penerapan pengukuran terjadwal.
Kuliah umum ini diselenggarakan sebagai bentuk kontribusi akademik Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila dalam memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa serta peserta mengenai perkembangan kebijakan dan inovasi pelayanan pertanahan di Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, salah satu fokus pembahasan adalah transformasi layanan peralihan hak melalui skema integrasi dengan target perintis 10 hari. Konsep ini diharapkan dapat mendorong proses pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian waktu penyelesaian kepada masyarakat.
Selain itu, materi mengenai pengukuran terjadwal turut menjadi perhatian penting. Sistem pengukuran yang terencana dan terjadwal diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengukuran di lapangan, memperkuat koordinasi antarunit kerja, serta memberikan kepastian pelayanan kepada pemohon.
Melalui diskusi dan pemaparan dari para narasumber, peserta memperoleh wawasan mengenai tantangan sekaligus peluang dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang semakin modern dan terintegrasi. Hal ini juga menjadi pengetahuan penting bagi calon notaris dan praktisi kenotariatan, mengingat eratnya hubungan antara profesi notaris dengan berbagai proses hukum dan administrasi pertanahan, khususnya dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah.
Penyelenggaraan kuliah umum ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara dunia akademik dan praktik pelayanan pertanahan, sekaligus membekali mahasiswa dengan pemahaman aktual mengenai transformasi layanan pertanahan.
Melalui kegiatan ini, Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila terus berkomitmen menghadirkan ruang akademik yang relevan dengan perkembangan regulasi, kebijakan, dan praktik kenotariatan guna mencetak lulusan yang profesional, adaptif, dan berintegritas.
