MKN UP, Jakarta – Universitas Pancasila dan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait kerjasama dalam Kajian Pengembangan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, khususnya penilitian dan kajian mengenai Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG
) dalam pembangunan kawasan rumah susun di wilayah Daan Mogot Km 18 Jakarta Barat.
Penandatanganan MoU dilaksanakan di Gedung Fakultas Hukum ruang Aristoteles pada Rabu (12/04/2023) . Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A dan Kepala Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Meli Budiastuti, S.E melakukan penandatanganan.
Dekan FH UP Eddy Pratomo dalam sambutannya menyampaikan, “Saya atas nama Fakultas Hukum mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kepercayaan ini dari DPRKP, luar biasa, kita telah menjalin suatu kerjasama yang konkret dalam kerangka penelitian dan pengabdian masyarakat yang ditujukan bagaimana membantu DPRKP untuk membahas isu yang sangat penting yaitu tentang rumah susun di wilayah DKI Jakarta.”
Lebih lanjut Dekan FH Universitas Pancasila mengatakan terkait rencana kerjasama dengan Universitas Pancasila melalui Fakultas Hukum dengan pengkajian dan penelitian lebih lanjut oleh Program Studi Magister Kenotariatan. “Akan dibangun sebuah kawasan rumah susun di wilayah Daan Mogot KM 18 yang mana nantinya akan melibatkan legal aspect yakni apa yang disebut dengan Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).”
Sedikit lebih merinci, Dekan Eddy Pratomo menjelaskan perihal SKBG yang hingga saat ini belum pernah diterbitkan. “Yang menerbitkan ini siapa? apakah DPRKP atau Dinas lain yang terkait, yang pasti bukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena ini dibangun di atas tanah Pemprov DKI Jakarta, untuk mendapat hak di rumah susun ini bagaimana? karena di dalamnya banyak terdapat aspek legal,aspek ekonomi dan aspek teknik kami mengajak kawan-kawan tim dari Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi untuk membantu melakukan penelitian dan kajian dari aspek-aspek tersebut agar kita dapat memberikan masukan yang komprehensif kepada DPRKP tentang SKBG ini baiknya bagaimana.”
Sementara itu Kepala Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Meli Budiastuti, S.E yang mewakili Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum, MAP saat membacakan sambutan mengatakan,”Beberapa tahun belakangan ini DKI Jakarta khususnya Dinas PRKP mempelajari banyak hal dalam proses penyediaan perumahan serta peningkatan kualitas permukiman, Jakara sebagai kota kolaborasi tak lepas dari kontribusi para akademisi dari berbagai universitas.”
Menurut Meli Budiastuti, berbagai kegiatan kajian, diskusi publik FGD, penelitian dan masih banyak hal lainnya menjadikan peran serta para akademisi dalam membangun DKI Jakarta. “Kami menyadari bahwa program – program Dinas Perumahan seperti desain rumah susun, kampung susun, kajian konsolidasi tanah vertikal, fasilitasi dalam perumahan dan program lainnya tak lepas dari urun rembuk para akademisi.”
Keberadaan akademisi yang handal di DKI Jakarta merupakan Bench marking pendidikan tinggi di Indonesia, “Bukan itu saja keberadaan Mahasiswa yang aktif ikut serta berbgai kegiatan juga membantu berbagai program di DKI Jakarta.”
Hadir dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerjasama, Humas dan Ventura Dra. Diennaryati Tjokrosuprihatono, M.Psi., Psikolog, Seluruh jajaran Wakil Dekan FH UP, Wakil Dekan I Dr. Zaitun Abdullah, S.H., M.H. ; Wakil Dekan II Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M. ; Wakil Dekan III Wibisono Oedoyo, S.H., M.H. Juga hadir jajaran Pimpinan dan Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pancasila diantaranya, Ketua Prodi Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M, Sekretaris Prodi Dr. Tetti Samosir, S.H., M.H. (Acil/Aan